Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus Kepala Korpri Setjen dan BK DPR RI Mardian Umar memberikan pengarahan sekaligus secara resmi melepas tim lomba paduan suara Korpri antar Instansi dan Kementerian RI.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan DPRD Kalsel ini dalam rangka konsultasi mengenai proses dan mekanisme penyusunan rancangan regulasi baik dari aspek materi maupun substansi.

Legislative Consuling Office atau Pusat Perancangan Undang-Undang Parlemen Korea Selatan dinilai jauh lebih maju dan berkembang jika dibandingkan dengan DPR RI.

BK DPR menerima kunjungan penasehat dan tenaga ahli Partai Buruh Autralia. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusat Penelitian BK DPR RI Indra Pahlevi menjelaskan peran BK DPR sebagai supporting system Pimpinan dan Anggota Dewan.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari didampingi Kepala Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI Dadang Prayitna menerima kunjungan benchmarking Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti menyampaikan Badan Musyawarah (Bamus) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang memegang peranan penting.

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekjen dan BK DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang tergabung dalam Banggar dan Bamus DPRD Kota Payakumbuh terkait peran dan fungsi Bamus DPR RI.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI Y.O.I. Tahapari mendukung langkah Walikota Ambon untuk mempersiapkan Ambon sebagai Kota Musik Dunia yang diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretatris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman antara Setjen dan BK DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi (PT) merupakan landasan bagi akademisi.

Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti mengatakan, sumber daya manusia (SDM) yang ada di bagian Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) harus bersinergi dalam memberikan pelayanan kedewanan.